Anggaran TNI tak cukup.Yang mendesak perbaikan peralatan mliter agar Indonesia terlihat berwibawa. (SuaraMedia News)
Jakarta (SuaraMedia News) – Saling klaim Blok Ambalat masih jadi persoalan antara Indonesia dan Malaysia. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Agung Laksono mengatakan perundingan antar dua negara masih berjalan lambat.
“Mungkin ini ada kaitannya dengan intelijen Malaysia yang mengetahui kekuatan militer kita. Sehingga, soal tapal batas tak kunjung selesai,” kata Agung Laksono di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, Senin 1 Juni 2009.
Pengamanan perairan Ambalat, tambah Agung, secara teknis diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI). “Bagi DPR yang penting seluruh kebutuhan militer dan TNI diupayakan terpenuhi,” tambah dia.
Anggaran militer, lanjut Agung, saat ini baru mencapai Rp 35 triliun, dari 100 triliun yang diharapkan. Jumlah tersebut belum memadai, akibatnya pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) menjadi tak terpenuhi. “Yang mendesak perbaikan peralatan mliter agar kita ada wibawanya,” tambah dia.
Kapal Perang TNI Angkatan Laut, KRI Untung Surapati-872 menghalau kapal perang milik Tentara Diraja Laut Malaysia, KD Yu-308 di perairan Blok Ambalat pada Senin 25 Mei 2009. Peristiwa itu bukan kali pertamanya. Sejak Januari sampai April 2009, sembilan kali kapal Malaysia memasuki perairan Ambalat.
Blok Ambalat yang terletak di perairan Laut Sulawesi di sebelah timur Pulau Kalimantan, terus jadi obyek sengketa Indonesia-Malaysia. Akhir 2008 militer Indonesia memeringatkan Malaysia untuk tidak melakukan provokasi militer di wilayah Ambalat. Belajar dari lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia, TNI meningkatkan patroli di wilayah Ambalat.
Dalam setiap perundingan, Malaysia tetap berkeras bahwa Blok Ambalat merupakan bagian dari teritorinya. Bahkan mereka mengirimkan salinan nota diplomatik yang intinya memprotes kehadiran kekuatan TNI di Blok Ambalat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar